Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Oktober, 2015

Peristiwa Tiga Kota

Peristiwa Tiga Daerah : Euforia Kemerdekaan Yang Kebablasan Setelah merdeka, negeri kita dilanda berbagai pemberontakan. Salah satu wilayah yang pertama kali memberontak adalah Tegal, Brebes dan Pemalang yang dikenal sebagai “Peristiwa Tiga Daerah” (Oktober-November 1945).  Anehnya, pemberontakan ini sering tidak disebut-sebut dalam buku sejarah, apalagi dalam pelajaran sejarah di sekolah. Padahal untuk meredam gejolak tsb, Presiden Sukarno, Ibu Fatmawati, Bung Hatta dan tokoh-tokoh penting lain menyempatkan diri untuk datang ke Tegal. (Boleh jadi Tegal merupakan daerah yg pertama kali dikunjungi oleh Sukarno setelah beliau menjadi presiden). Peristiwa Tiga Daerah  semula merupakan wujud kekesalan orang-orang Tegal terhadap pejabat-pejabat yang membantu Jepang melakukan penindasan terhadap mereka. Setelah Jepang pergi rakyat kemudian menghakimi pejabat-pejabat, dari bupati sampai lurah yang dianggap sebagai pembantu penjajah. Pejabat tersebut diarak secara hina istilahnya “did

Materi KD 3.4 Revolusi Perancis

REVOLUSI PERANCIS Struktur masyarakat Perancis sebelum munculnya revolusi Perancis Masyarakat Perancis pada waktu sebelum terjadi  Revolterbagi menjadi tiga golongan. •       Golongan I terdiri atas para bangsawan. •       Golongan II terdiri atas ulama gereja/ pendeta. •       Golongan III terdiri atas rakyat biasa. Golongan I dan II hidup mewah dengan memiliki berbagai hak istimewa dan bebas dari pajak. Golongan III adalah pengusaha – pengusaha yang memiliki kewajiban membayar pajak dan rakyat yang hidup menderita dan dibebani berbagai macam pajak. Latar belakang Revolusi Perancis : 1.         Munculnya tokoh  intelektual baik dari Perancis maupun dari Eropa yang mengkritisi kekuasaan raja menginspirasi masyarakat di Perancis untuk melakukan gerakan menumbangkan raja yang absolut.  Tokoh – tokoh tersebut antara lain :        a. John Locke ( 1632 – 1704 ) seorang  pemikir dari Inggris.           John Locke memperkenalkan sistem monarki parlementer ( mona